PBB menolak keputusan Pemerintah untuk menggunakan dana haji, termasuk dana abadi umat untuk membiayai infrastruktur.

Pimpinan DPR meminta agar polemik penggunaan dana haji untuk membiayai infrastruktur segera diakhiri.

Pemerintah Indonesia dinilai masih kalah dengan Malaysia terkait penggunaan dana haji.

Presiden Jokowi akan dicintai oleh umat Islam jika memakai dana haji dengan baik dan tepat sasaran.

Wacana Pemerintah memakai dana haji untuk pembangunan infrastruktur bertentangan dengan UU 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji.